MURATARA - Kantor DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) digeruduk puluhan wartawan mengatasnamakan Aliansi Jurnalis Musi Rawas, Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara (AJMLM), buntut dari tidak dibayarnya tagihan advetorial oleh pihak Sekretariat Dewan (Sekwan), Kamis (04/01).
Puluhan wartawan tersebut mendesak pihak Sekwan untuk menjelaskan, bagaimana tagihan advetorial sebagian dibayarkan dan sisanya tidak ada kejelasan.
Koordinator Aksi, Epranika Prandita, dalam orasinya menyampaikan rasa perihatin dengan adanya kejadian tagihan advetorial tidak dibayar itu, mengingat tagihan advetorial sudah lama ditunggu namun pihak sekretariat terkesan hanya memberikan janji palsu.
Epranika menyebutkan, tagihan tersebut tidak serta-merta menjadi hak jurnalis seutuhnya, namun ada kebijakan manajemen untuk berbagi dengan redaksi, jika tagihan tidak dicairkan maka semua resiko akan menjadi tanggungjawab wartawan atau biro daerah setempat.
"Ini yang menjadi dilematis bagi jurnalis yang tidak atau belum memiliki media," ujar Epran sapaannya.
Epran mendesak, pihak Sekwan Muratara untuk sedetail mungkin memberi penjelasan terkait anggaran dan mekanisme kerja waktu pencairan.
"Dari hasil pantauan awak media pada saat proses pembayaran advetorial, dilakukan di salah satu hotel berbintang di Kota Lubuklinggau," katanya.
Bahkan menurutnya, kondisi diperparah dengan tidak seluruh media yang mendapat pencairan, media-media yang menerima pencairan diundang secara diam-diam atau pilih-pilih, sedangkan ada media yang tidak menerima sama sekali.
Tidak hanya itu, dugaan lainnya disebutkan Epran, ada kongkalikong permainan tagihan advetorial yang dilakukan oknum tertentu dengan tidak dikembalikannya berkas yang ditolak pihak Sekretariat DPRD Muratara.
"Tiada ucapan lain jika kejadian seperti copot Sekwan Muratara," tegas Epran.
Di tempat sama, salah satu massa, Ali Mu'ap, menyoroti ada kejanggalan antara pencairan tahap pertama dan tahap ke dua. Baginya sangat bobrok sekali kinerja Sekretariat DPRD Muratara.
"Apabila tidak ada niat perbaikan, maka pihak kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi," ungkap Ali Mu'ap.
"PPTK sudah hilang rasa kemanusiaan, tidak mengerti dengan tupoksinya sendiri," sambungnya.
Seusai aksi, Sekwan Muratara, Efendi Aziz, menuturkan permasalahan yang sebenarnya terletak pada pendanaan, namun begitu di bagian manajemen dan sistem yang tidak jalan, sehingga ada sebagian media tidak terbayarkan.
Namun dikesempatan itu, ia menjanjikan kedepannya akan ada perbaikan menyeluruh di Sekretariat DPRD Muratara.
"Kami minta maaf akibat adanya media-media yang tidak kami bayar, namun bukan berarti media-media tersebut tidak kami kenal, tetapi memang ketiadaan anggaran yang tidak mendukung," kata Efendi Aziz.
Ia mengatakan, dalam waktu dekat akan ada pengembalian berkas-berkas media, hal ini dimaksudkan untuk menghindari preseden yang buruk terhadap sekretariat.
"Terimakasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan masukan, saran dan arahan, semoga kedepannya akan ada perbaikan untuk semua," tukasnya.
