MURATARA – Aliansi Lembaga Muratara Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Senin (27/07/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus mendesak adanya transparansi terhadap pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Muratara. Massa membawa dokumen hasil investigasi dan menuntut Sekretaris DPRD (Sekwan) memberikan penjelasan langsung atas berbagai temuan yang mereka sebut memerlukan audit dan pemeriksaan lebih lanjut.
Koordinator Lapangan, Evi Airlangga, mengatakan hasil investigasi yang dilakukan tim menemukan sejumlah dugaan ketidakwajaran dalam berbagai paket pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Muratara Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, berbagai temuan tersebut mengindikasikan perlunya audit investigatif terhadap seluruh dokumen pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Sementara itu, Koordinator Aksi Muhamad Aap menyampaikan bahwa hasil kajian mereka menemukan sejumlah kegiatan pengadaan yang dinilai memerlukan klarifikasi mendalam, di antaranya pengadaan kendaraan dinas, mebel, alat rumah tangga dan elektronik, pendingin ruangan (AC), sewa papan bunga, hingga proyek reklame atau billboard. Menurutnya, berdasarkan analisis dokumen, observasi lapangan, dan perbandingan harga pasar, terdapat dugaan ketidakwajaran harga, perbedaan spesifikasi, kualitas pekerjaan yang perlu diverifikasi, serta indikasi lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan.
"Kami meminta seluruh dokumen mulai dari RKA, DPA, RUP, HPS, kontrak, SPJ, hingga dokumen pembayaran dibuka dan diaudit secara menyeluruh. Jika seluruh proses sudah sesuai aturan, tentu tidak ada alasan untuk menolak pemeriksaan," tegas Aap di hadapan massa aksi.
Dalam orasinya, GP Zulkarnain menyoroti pengadaan kendaraan dinas yang menurut hasil investigasi masyarakat memiliki nilai fantastis hingga miliaran rupiah. Ia menyebut terdapat sedikitnya empat unit kendaraan dinas yang diduga memiliki selisih harga dibanding harga katalog elektronik pemerintah. Menurutnya, terdapat dugaan pembebanan biaya pengiriman kendaraan dari daerah lain yang tidak proporsional serta penambahan fitur-fitur kendaraan yang perlu diverifikasi karena diduga tidak sesuai dengan kualitas barang yang diterima.
Selain kendaraan dinas, GP Zulkarnain juga menyoroti pengadaan pendingin ruangan (AC), alat rumah tangga dan elektronik, pengadaan mebel senilai lebih dari Rp1 miliar, hingga sewa papan bunga yang menurut hasil kajian memiliki selisih signifikan dibanding estimasi harga pasar. Ia juga menyinggung kondisi rumah dinas yang menurut informasi yang dihimpun tidak ditempati secara optimal namun tetap memerlukan alokasi anggaran pemeliharaan dan operasional sehingga dinilai perlu dilakukan evaluasi serta pemeriksaan lebih lanjut oleh auditor berwenang.
Koordinator aksi lainnya, Sarwo Edi, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan audit secara profesional dan independen. Ia meminta Inspektorat, BPK, BPKP maupun aparat penegak hukum memeriksa seluruh dokumen pengadaan, melakukan pemeriksaan fisik barang, menguji kewajaran harga, memeriksa para pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan, serta apabila ditemukan bukti yang cukup agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tuntutan tersebut juga meminta seluruh hasil audit nantinya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
Namun, massa aksi mengaku kecewa karena Sekretaris DPRD Muratara tidak hadir menemui mereka. Massa hanya diterima oleh dua orang perwakilan Sekretariat DPRD yang menyampaikan bahwa Sekwan sedang tidak berada di kantor. Menurut massa, jawaban yang diberikan juga dinilai normatif dan tidak menjawab substansi tuntutan.
Perwakilan sekretariat menyampaikan bahwa aspirasi massa akan ditampung dan diteruskan kepada pimpinan. Mereka juga menyebut seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Namun saat diminta menjelaskan dasar aturan maupun menjawab pertanyaan terkait materi tuntutan, kedua perwakilan tersebut mengaku bukan pihak yang membidangi persoalan tersebut. Ketika ditanya siapa pejabat yang membidangi, mereka menyebut pejabat terkait juga sedang tidak berada di tempat.
Muhamad Aap menilai sikap tersebut menunjukkan tidak adanya kesiapan Sekretariat DPRD dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.
"Sekwan menyerahkan kepada bawahannya yang tidak membidangi, tanpa memberikan persiapan. Seharusnya jika mewakili Sekretariat DPRD Muratara, sudah ada bekal untuk menjawab tuntutan kami. Ini omong kosong. Akan menampung aspirasi untuk disampaikan ke pimpinan, itu percuma, karena jauh sebelum aksi kami sudah memasukkan konfirmasi resmi namun tidak ada jawaban hingga aksi ini berlangsung," kata Aap.
Senada, GP Zulkarnain menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Sekwan.
"Sekwan tidak ada di tempat selaku yang bertanggung jawab. Lempar tugas ke anak buah tanpa membekali apa pun, hasilnya hanya jawaban yang muter-muter dan tidak menjawab substansi tuntutan. Setelah ini laporan akan kami sampaikan kepada aparat penegak hukum agar seluruh dugaan yang kami temukan dapat diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa menegaskan bahwa seluruh materi yang disampaikan merupakan hasil investigasi awal berdasarkan dokumen, observasi lapangan, dan analisis yang telah dihimpun.
Usai aksi damai, Aliansi Lembaga Muratara Bersatu menyerahkan laporan resmi beserta dokumen pendukung kepada Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Musi Rawas Utara untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Aliansi berharap aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap seluruh pihak terkait, serta mengusut tuntas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
