 |
MUSI RAWAS – Aliansi mahasiswa, buruh, tani, dan masyarakat Kabupaten Musi Rawas menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Musi Rawas, Senin (15/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan yang berfokus pada persoalan ekonomi masyarakat dan evaluasi program pemerintah, mulai dari stabilisasi harga BBM, penguatan nilai tukar rupiah, hingga audit seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Musi Rawas.
Aksi yang berlangsung tertib itu diwarnai orasi dan dialog terbuka antara massa dengan perwakilan DPRD Kabupaten Musi Rawas yang terdiri dari Wakil Ketua I DPRD Azandri, Ketua Fraksi PKS Supandi, serta Imam Kurniawan dari PAN.
Massa menilai pemerintah pusat maupun daerah harus segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk melindungi daya beli masyarakat serta memastikan setiap program yang menggunakan uang negara berjalan secara transparan dan akuntabel.
Dalam naskah tuntutan yang dibacakan, massa juga mendesak evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta audit seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Musi Rawas guna memastikan tidak adanya penyimpangan anggaran maupun pelanggaran dalam pelaksanaannya.
Koordinator Aksi, Hamzah Nangwa Zulkarnain, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang dilakukan secara konstitusional di tengah meningkatnya tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Ia mengatakan, DPRD sebagai representasi rakyat harus berdiri di garis depan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, baik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
"Kami datang bukan sekadar menyampaikan keluhan, tetapi membawa tuntutan yang lahir dari keresahan masyarakat. Harga BBM terus menjadi beban, nilai tukar rupiah melemah, harga kebutuhan pokok tidak stabil, dan kami juga meminta adanya evaluasi serta audit terhadap program yang menggunakan uang negara. Aspirasi ini harus diperjuangkan secara serius, bukan hanya didengar lalu dilupakan," ujar Hamzah.
Senada dengan itu, Koordinator Lapangan, Rona Almada, menegaskan bahwa massa akan terus mengawal komitmen DPRD hingga seluruh tuntutan memperoleh tindak lanjut yang jelas.
Menurutnya, keterbukaan dan pengawasan terhadap kebijakan publik menjadi hal yang tidak bisa ditawar, terlebih pada program-program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Karena itu kami mendesak evaluasi Program MBG dan audit seluruh SPPG di Musi Rawas dilakukan secara terbuka dan menyeluruh. Jika memang tidak ada persoalan, maka audit akan memperkuat kepercayaan publik. Namun jika ditemukan penyimpangan, maka harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku," tegas Rona.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Musi Rawas, Azandri, menyatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan massa. DPRD, kata dia, akan menjalankan fungsi pengawasan serta memperjuangkan tuntutan yang berkaitan dengan pemerintah pusat melalui jalur kelembagaan, sekaligus menindaklanjuti persoalan yang menjadi kewenangan daerah.
"Kami menerima seluruh tuntutan yang disampaikan hari ini. Untuk persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan kami teruskan dan perjuangkan sesuai mekanisme yang ada. Sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan daerah, DPRD siap memanggil OPD terkait, melakukan koordinasi, serta turun langsung ke lapangan untuk memastikan persoalan yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti," ujar Azandri di hadapan massa aksi.
Enam tuntutan yang disampaikan massa meliputi stabilisasi harga BBM, penguatan nilai tukar rupiah, stabilisasi harga kebutuhan pokok, pengendalian stok BBM subsidi agar tetap tersedia dan tepat sasaran, evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta audit seluruh SPPG di Kabupaten Musi Rawas. Massa juga meminta DPRD memberikan komitmen tertulis dan mengawal seluruh aspirasi tersebut hingga ke pemerintah pusat maupun instansi terkait.
Aksi kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan kepada DPRD Kabupaten Musi Rawas sebagai bentuk komitmen bersama untuk terus mengawal aspirasi rakyat melalui jalur konstitusional. Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman dan kondusif dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan unsur terkait.
