MURATARA - Dugaan korupsi mencuat dari tubuh Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang menyeret Bagian Umum. Sederet belanja anggaran tahun 2024 dinilai janggal dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
Berdasarkan penelusuran, ditemukan sejumlah kegiatan belanja dengan indikasi penyimpangan korupsi, mark-up, hingga pelaporan yang diduga tidak sesuai fakta.
Beberapa kegiatan menjadi sorotan. Pertama, Belanja Alat Kesehatan – CV TMKR dengan dengan nilai hampir Rp130 juta diduga harga tidak sesuai standar dan dinilai janggal.
Kedua, Servis Kendaraan Operasional – Lintas Jaya Motor dengan nilai servis hampir Rp200 juta, dinilai tidak logis jika dibandingkan dengan jumlah dan kondisi kendaraan yang dimiliki. Ada indikasi mark-up serta penggantian suku cadang yang tidak benar-benar dilakukan.
Ketiga, Pakaian Olahraga TKS Bagian Umum dengan nilai hampir Rp80 juta, diduga terjadi manipulasi SPJ serta mark-up harga satuan pakaian. Pembelian ini dinilai tidak proporsional dan berpotensi tidak dikerjakan sebagaimana mestinya.
Keempat, Pakaian Batik TKS Bagian Umum dengan nilai lebih dari Rp100 juta. Harga pengadaan pakaian batik ini dianggap tidak wajar. Dugaan lain mengarah pada realisasi kegiatan yang tidak sesuai laporan.
Kelima, Pakaian Dinas Harian (ASPRI, TKS, dll.) dengan nilai lebih dari Rp150 juta. Diduga tidak adanya transparansi dalam proses pengadaan yang menimbulkan dugaan penggelembungan harga yang signifikan.
Keenam, Penggandaan dan Cetak Kalender 2024 dengan nilai hampir Rp200 juta. Kalender hasil cetak diduga tidak seluruhnya disebarluaskan dan terindikasi adanya laporan yang tidak sesuai.
Ketujuh, Sewa Tenda Kegiatan Kantor dengan nilai hampir Rp200 juta. Biaya sewa tenda sebesar sebesar itu dinilai tidak masuk akal. Dugaan kuat terjadi permainan harga dan tenda tidak digunakan sebagaimana tercantum dalam laporan.
Saat dikonfirmasi pada 19 Juni 2025, Kabag Umum Setda Muratara terkesan bungkam dan menutup akses komunikasi publik.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Pemkab Muratara yang dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi sorotan.
