 |
| Foto : Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Musi Rawas. (ist) |
MUSI RAWAS - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Musi Rawas, Teddy Lazuardi, mendapat kritik tajam karena diduga tidak pernah berkantor. Situasi ini menimbulkan pertanyaan dan kekecewaan di kalangan masyarakat dan aktivis lingkungan.
Menurut Koordinator Aliansi Pemuda Silampari Bersatu, Alam Budi Kesuma, dari pantauan, setiap kali kantor DLH dikunjungi pada jam kerja, Teddy Lazuardi selalu tidak ada di tempat. Hal ini bukan hanya terjadi sekali dua kali, melainkan sudah menjadi kebiasaan yang terus berulang.
Lebih lanjut, isu yang beredar menyebutkan bahwa Teddy sering berada di luar kantor untuk dinas luar. Namun tidak jelas pekerjaan apa yang diurus sehingga membutuhkan waktu yang begitu banyak dan terus-menerus meninggalkan kantor.
"Kebiasaan buruk ini tidak bisa dibiarkan karena berdampak langsung pada kualitas pelayanan DLH terhadap masyarakat," ujar Alam, Selasa (14/05/2024).
"Ini bukan hal yang bisa dimaklumi lagi. Kepala Dinas seharusnya menjadi contoh dan memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Jika selalu tidak ada di kantor, bagaimana bisa menjalankan tugas dengan efektif?" sambungnya.
Alam menegaskan perilaku seperti itu menunjukkan kualitas bobrok dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik.
"Kita tidak bisa menerima alasan dinas luar terus-menerus tanpa ada transparansi dan bukti kerja yang nyata. Hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan dan mengabaikan tugas utama untuk melayani masyarakat," tegasnya.
Mewakili APSB, ia mendesak Bupati Musi Rawas untuk segera mengevaluasi kinerja Teddy Lazuardi, juga mengusulkan agar Teddy digantikan oleh sumber daya manusia (SDM) lain yang lebih kompeten dan berdedikasi.
"Bupati harus bertindak cepat dan tepat, gantikan dengan yang lebih profesional. Jika tidak pelayanan DLH akan terus menurun dan masyarakat yang akan dirugikan," tuturnya.
Lebih lanjut, ia berharap kritik tersebut menjadi perhatian serius bagi Pemkab Musi Rawas untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan, demi memperbaiki pelayanan publik di sektor lingkungan hidup. Evaluasi dan perombakan struktur pejabat dinas sangat dimungkinkan bisa membawa perubahan positif yang nyata.
