MUSI RAWAS - Beberapa warga di Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau mengeluh, lantaran tidak lagi menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), diduga karena efek politik pemilihan Ketua RT. Hal itu diungkapkan salah satu warga Air Kuti, Adi, Sabtu (06/01).
Diceritakannya, ada salah satu warga Air Kuti yang diduga menjadi korban politik tingkat RT, hingga membuat keluarganya dan beberapa keluarga tetangga di sekitar kediamannya dicoret dari daftar penerima BLT dari Dinas Sosial.
Diceritakannya, korban diduga menjadi korban politik, dimana awalnya Pendamping PKH di Kelurahan Air Kuti menjabat Ketua RT, hingga setelah masa jabatannya berakhir Pendamping PKH tersebut kembali mencalonkan diri sebagai Ketua RT, namun dalam pencalonan tersebut Pendamping PKH tersebut kalah.
Lebih lanjut, bertepatan dengan permasalahan tersebut timbul efek pada beberapa warga penerimaan PKH di Air Kuti. Dimana Pendamping PKH tersebut mencoret beberapa nama penerima dari daftar tanpa alasan jelas.
"Keluarga dan beberapa keluarga tetangga disekitar tidak mengalami peningkatan ekonomi dan penghasilan. Mereka masih dalam keadaan yang layak untuk menerima bantuan tersebut. Kami tidak tau alasan apa yang membuat nama kami sampai dicoret, karena dalam keadaan ekonomi kami masih sama dan tidak ada peningkatan. Dan menurut saya keluarga kami masih sangat layak untuk menerima bantuan dari Dinas Sosial Kota Lubuklinggau," jelasnya.
Adi menduga, peristiwa tersebut terjadi karena si Pendamping PKH kalah dalam pencalonan Ketua RT, hingga timbul perasaan marah dan mencoret beberapa nama penerima bansos dari daftar.
"Padahal baik saya ataupun istri saya tidak ada masalah dengan beliau, tapi entah kenapa kami jadi korban," katanya.
Senada, seorang warga bernama Udaya, mengatakan jika mereka dari awal sampai saat ini belum pernah mendapatkan bantuan. Dan mereka juga ingin mendapatkan bantuan, karena keadaan keluarganya dalam kekurangan dan tidak jauh beda dengan keadaan keluarga Adi.
"Kami dari awal disini belum pernah mendapatkan bantuan, padahal keadaan rumah dan ekonomi keluarga kami juga dalam keadaan yang layak untuk menerima bantuan," ujarnya.
Sampai berita ini ditayangkan, Pendamping PKH dimaksud belum bisa diminta keterangan terkait keluhan dan permintaan dari warga.
