LUBUKLINGGAU - Sejumlah awak media sesalkan pernyataan Dito Ariotedjo pada acara silaturahmi Pengurus dan Kader DPD Partai Golkar Lubuklinggau di Hotel Smart, Kamis (24/08).
Dimana, Dito yang merupakan pengurus DPP Partai Golkar saat itu menyatakan tidak butuh dengan media untuk publikasi.
Diungkap salah satu wartawan di Lubuklinggau, Rif'at, pernyataan Dito dinilai sebagai sikap congkak. Baginya, tanpa media informasi tidak akan sampai ke pelosok negeri.
"Bukan hanya program Partai Golkar, program dirinya selaku Menteri Pemuda dan Olahraga pun tidak bakal bisa sampai ke pelosok negeri," ungkap Rif'at.
Ditambahkan Rif'at, tidak etis dan tidak bijak bagi seorang pejabat publik mengeluarkan pernyataan tersebut. Karena para petinggi Partai Golkar sebelumnya seperti Akbar Tanjung, Yusuf Kalla dan Abu Rizal Bakrie pun tidak pernah mengeluarkan pernyataan serupa.
"Pernyataan yang disampaikan Dito bukan hanya bentuk kecongkakan pejabat publik, tapi juga bentuk dari tidak peka sosial sekaligus telah melukai hati para awak media. Tanpa didukung media, apa mungkin program dari Menpora atau Partai Golkar bisa sampai ke masyarakat secara luas," ujarnya.
Rif'at juga menyerukan kepada semua media untuk memboikot Dito. Karena menurutnya pejabat seperti Dito tidak pantas didukung.
Senada, dikatakan Ketua PWI Lubuklinggau, Iman Santoso, dirinya menyayangkan statement yang dikeluarkan oleh Dito Ariotedjo yang tidak memerlukan media untuk sosialisasi program kerja partainya.
Menurut Iman, tanpa media tidak mungkin masyarakat bisa mengetahui tentang informasi dan kejadian yang ada disekitarnya.
"Dengan adanya pemberitaan dari media, maka masyarakat dapat mengetahui perkembangan, dampak kedepannya untuk di sekitar lingkungannya, dalam negeri, maupun diluar negeri. Saya sangat sesalkan dan menyayangkan apa yang sudah diucapkan oleh petinggi partai pohon beringin itu, yang sudah kenyang dikancah perpolitikan di tanah air," katanya.
Apalagi, lanjut Iman, ucapan Dito dikemukakan di ruang publik, seolah-olah dirinya mengajak kepada semua orang untuk tidak butuh dengan media.
"Apalagi 2024 kita akan dihadapkan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden serta pilkada, tentunya semua partai yang ada di Indonesia membutuhkan peran media untuk memberikan informasi kepada masyarakat," tukasnya.
(*)
