PALI - Kabid Hukum dan Advokasi Ormas Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten PALI, Hendro Saputra, tidak sepakat dengan pola yang diterapkan pihak Seismik 3D di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten PALI.
Dimana, menurut Hendro kegiatan yang sedang berlangsung itu terkesan arogan dan tidak mengedapankan adab.
"Terutama dalam hal pemasangan titian atau bridging, baik yang on the fly maupun on the ground. Mengapa saya anggap arogan dan tidak beradab, karena pihak Seismik tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat yang tanah atau pun sungai di belakang rumahnya dipasang titian," ungkap Hendro, Kamis (02/02).
Dikatakannya, ia tidak sepaham jika mengatasnamakan program pemerintah ataupun negara lantas menerapkan cara arogan. Karena sejatinya, menurut hukum internasional syarat berdirinya suatu negara berdaulat yaitu ada nya penduduk atau rakyat.
"Kemudian undang-undang negara kita juga jelas mengamanatkan melalui pasal 33 ayat 3 UUD 1945," jelasnya.
Ia berharap, kedepannya pihak Seismik 3D merubah pola. Dan dinas terkait maupun Pertamina turun ke lapangan guna menyikapi permasalahan tersebut, jangan terkesan ada pembiaran karena.
"Jangan sampai menciptakan keresahan dan gesekan di tengah masyarakat," harapnya.
Sementara itu, pihak perusahaan Seismik 3D belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai keterangan hingga berita ini diterbitkan.
(Snt)
