MURATARA – Ketua Pusat Himpunan Pemuda Pelajar (HPP) Musi Rawas Utara (Muratara), M Padil Pratama, menyampaikan keprihatinan sekaligus kritik terhadap respons Gubernur Sumatera Selatan terkait kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) wilayah Musi Rawas Utara yang melibatkan bus dan kendaraan tangki minyak.
Menurut Padil, pernyataan yang menyebutkan bahwa kecelakaan tersebut tidak disebabkan oleh kondisi jalan dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Berdasarkan keterangan salah satu awak kendaraan (kenek) yang selamat, kecelakaan terjadi ketika pengemudi berupaya menghindari jalan berlubang.
“Fakta yang terungkap dari keterangan saksi menunjukkan bahwa kondisi jalan turut menjadi faktor penyebab kecelakaan. Oleh karena itu, respons yang disampaikan seharusnya mencerminkan kehati-hatian dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, statement Gubernur justru membuat kita bertanya-tanya terhadap kredibilitasnya,” ujar Padil, Minggu (10/05/2026).
Ia menegaskan bahwa kondisi jalan di Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, dan sekitarnya, saat ini mengalami kerusakan yang cukup parah dan memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat.
Padil juga menyampaikan bahwa kalangan mahasiswa dan pemuda akan terus mengawal kebijakan pemerintah, terutama dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur. Ia menilai bahwa pembangunan jalan harus menjadi prioritas utama karena merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur jalan seharusnya menjadi prioritas utama dalam program strategis pemerintah provinsi, mengingat fungsinya yang sangat vital bagi mobilitas dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Padil menjelaskan bahwa selama ini pihaknya kerap menyuarakan aspirasi melalui berbagai aksi terkait kondisi jalan provinsi. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten sering menyampaikan bahwa kewenangan perbaikan berada pada pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten hanya dapat melakukan upaya koordinasi.
Hal tersebut, menurut Padil, mengindikasikan adanya kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menangani persoalan infrastruktur jalan.
“Kami memandang perlu adanya sinergi yang lebih baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar penanganan kerusakan jalan dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” tambahnya.
Padil menegaskan bahwa masyarakat mendesak pemerintah untuk segera memprioritaskan perbaikan jalan provinsi guna meminimalisasi risiko kecelakaan lalu lintas.
Diketahui, kecelakaan tersebut mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dalam kondisi terbakar. Ia menekankan bahwa peristiwa ini tidak dapat dipandang sebagai musibah semata, melainkan sebagai persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Peristiwa ini harus menjadi perhatian serius dan momentum evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, demi keselamatan masyarakat,” tutupnya.
(Hnz)
