 |
| Ilustrasi potensi penyalahgunaan kewenangan di sektor pendidikan, saat siswa dan orang tua diduga tetap dibebani biaya di tengah aliran dana negara yang semestinya menjamin kebutuhan pembelajaran. |
MURATARA – Perkara dugaan pungutan di MTs Negeri 1 Musi Rawas Utara (Muratara) tidak lagi berdiri sebagai polemik biasa. Arah persoalan kini mengerucut pada potensi pelanggaran hukum yang serius, dengan konsekuensi pidana yang tidak ringan.
Di tengah kucuran anggaran negara yang mencapai lebih dari Rp1,1 miliar dalam kurun 2024 hingga 2025, muncul dugaan bahwa siswa masih dibebani kewajiban pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS). Kontradiksi ini tidak sekadar menimbulkan tanda tanya, tetapi membuka dugaan adanya praktik pembiayaan ganda, dimana negara telah membiayai, namun masyarakat tetap diminta membayar.
Jika kondisi tersebut terbukti, maka praktik ini berpotensi bertabrakan dengan prinsip dasar pembiayaan pendidikan oleh negara, sekaligus melanggar ketentuan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang secara tegas diperuntukkan bagi kebutuhan peserta didik, termasuk bahan ajar.
Dalam perspektif hukum pidana, situasi ini dapat mengarah pada beberapa kemungkinan pelanggaran sekaligus.
Pertama, dugaan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika anggaran yang telah dialokasikan tidak digunakan sesuai peruntukannya atau diselewengkan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Ancaman pidananya tidak main-main, penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda minimal Rp50 juta hingga maksimal Rp1 miliar.
Kedua, potensi masuknya unsur pemerasan dalam jabatan. Jika pungutan terhadap siswa dilakukan dengan tekanan, kewajiban terselubung, atau kondisi yang membuat siswa tidak memiliki pilihan, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pemerasan oleh pejabat. Ancaman hukumnya berupa pidana penjara hingga 6 tahun.
Ketiga, pelanggaran terhadap prinsip pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Tidak digunakannya anggaran sesuai perencanaan, atau tidak adanya keterbukaan dalam penggunaannya, dapat menjadi pintu masuk pemeriksaan administratif yang berujung pada proses hukum.
Keempat, potensi pelanggaran terhadap ketentuan pendidikan nasional yang melarang satuan pendidikan negeri melakukan penjualan bahan ajar atau membebankan biaya kepada peserta didik untuk kebutuhan yang telah ditanggung negara. Jika praktik ini terbukti, maka bukan hanya sanksi administratif yang mengintai, tetapi juga dapat memperkuat unsur pidana ketika dikaitkan dengan penyalahgunaan kewenangan.
Yang memperparah situasi, hingga kini tidak ada klarifikasi resmi dari pihak sekolah. Sikap bungkam tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai kelalaian komunikasi semata, melainkan berpotensi memperkuat dugaan adanya sesuatu yang disembunyikan.
Dalam konteks hukum dan tata kelola pemerintahan, transparansi adalah kewajiban. Ketika informasi terkait penggunaan anggaran publik tidak dibuka, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, di mana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana negara digunakan.
Lebih jauh, pola yang mulai terlihat memunculkan kekhawatiran akan adanya praktik yang terstruktur dan sistematis. Jika pungutan tetap terjadi di tengah ketersediaan anggaran, tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa transparansi, dan tanpa koreksi, maka tidak menutup kemungkinan praktik serupa telah berlangsung dalam waktu yang lama atau bahkan mencakup bentuk pungutan lain yang belum terungkap.
Dampaknya tidak hanya berhenti pada aspek hukum. Siswa dan orang tua menjadi pihak yang paling dirugikan. Di satu sisi, mereka berada dalam sistem pendidikan yang seharusnya dibiayai negara. Di sisi lain, mereka diduga tetap dibebani kewajiban tambahan. Bagi sebagian keluarga, ini adalah tekanan ekonomi nyata yang memaksa mereka memenuhi tuntutan yang seharusnya tidak ada.
Situasi ini juga memunculkan dimensi yang lebih dalam, adanya dugaan bahwa kebijakan pungutan dibungkus dengan narasi pendidikan yang seolah-olah untuk kepentingan siswa, namun berpotensi menjadi kedok untuk melancarkan praktik yang tidak semestinya. Jika benar demikian, maka bukan hanya kerugian finansial yang terjadi, tetapi juga manipulasi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.
Dengan eskalasi yang terus meningkat, perkara ini kini berada pada titik rawan. Aparat penegak hukum memiliki dasar untuk melakukan penelusuran lebih lanjut, mulai dari audit penggunaan anggaran, pemeriksaan dokumen, hingga pemanggilan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Apabila dalam proses tersebut ditemukan adanya penyimpangan, maka konsekuensi hukumnya tidak lagi bersifat administratif, melainkan pidana. Dan ketika proses hukum berjalan, maka posisi pihak yang terlibat tidak lagi berada dalam ruang klarifikasi, tetapi dalam ruang pertanggungjawaban.
Pada akhirnya, satu hal menjadi penentu, apakah dugaan ini akan dijawab dengan transparansi, atau justru dibiarkan berkembang hingga masuk ke ranah penegakan hukum. Karena ketika anggaran negara, kewenangan jabatan, dan hak masyarakat bertemu dalam satu persoalan, maka hukum tidak lagi menjadi kemungkinan, melainkan keniscayaan.
(Red.)
