JAKARTA - Pj Bupati Empat Lawang, Fauzan Khoiri Denin bersama sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Empat Lawang menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (30/10).
Rakor yang dihadiri seluruh Pj Kepala Daerah, baik dari Provinsi, Kabupaten maupun Kota seluruh Indonesia itu, digelar dalam rangka menjamin peningkatan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, serta implementasi kebijakan strategis nasional di daerah.
Rakor dibuka langsung oleh Mendagri, Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri Tito mengatakan berdasarkan Undang-undang penunjukan Pj Kepala Daerah merupakan bentuk penugasan untuk mengisi kekosongan. Hal itu merupakan konsekuensi dari UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanatkan Pilkada Serentak 2024.
"Undang-undang kita itu mengatur tentang (penunjukan) penjabat kepala daerah. Pergantian penjabat ini, utamanya adalah Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016, yang mengamanatkan bahwa (kepala daerah) yang berakhir masa jabatannya (sebelum tahun 2024) diganti dengan Penjabat," ujar Mendagri.
Rakor tersebut, lanjut Mendagri, mengingatkan lima isu strategis yang harus menjadi perhatian Penjabat Kepala Daerah. Para Penjabat diharapkan bisa menguatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi pembangunan, keuangan, hingga informasi daerah lainnya ke SIPD.
Berbagai informasi yang ada dalam SIPD ke depannya bukan hanya informasi dari daerah ke Kemendagri atau sebaliknya, tapi juga menghubungkan daerah dengan Kementerian/Lembaga (K/L). Sistem tersebut dibangun untuk mempermudah tugas Pemda menuju birokrasi berkelas dunia.
Kedua, terkait dengan budaya kerja. Presiden Joko Widodo, telah meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menerapkan budaya kerja BerAKHLAK. Budaya kerja ini memiliki akronim Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Ketiga, terkait dengan kunjungan ke luar negeri, Mendagri mengingatkan Pj kepala daerah agar memastikan kunjungan tersebut bermanfaat, karena banyaknya biaya yang digunakan.
Lebih penting lagi, kunjungan itu tidak disalahgunakan menjadi liburan/wisata semata, sebagaimana beberapa informasi yang didapatkannya.
Keempat, mempercepat pendidikan berhitung bagi para siswa sekolah dasar dengan metode GASING (Gampang, Asyik, Menyenangkan) yang diciptakan oleh ahli Matematika dan Fisika, Prof Yohanes Surya.
Terakhir, terkait dengan penghematan belanja bagi pegawai yang bisa digunakan untuk menutupi kekurangan dana bagi infrastruktur, sehingga tuntutan rakyat terhadap pembangunan infrastruktur dasar bisa terdanai.
Usai rapat, para Pj Kepala Daerah berangkat ke Istana Negara untuk mendapatkan pengarahan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
(Adv)
