LUBUKLINGGAU - Puluhan insan pers yang berkumpul di depan Kantor DPRD Lubuklinggau merasa kecewa dan di PHP atas informasi yang beredar, terkait pembayaran tagihan berita Advetorial yang diciutkan menjadi Rp250 ribu, Selasa (26/04).
Salah satu wartawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Wartawan Silampari (FKWS), Efran, menceritakan kekecewaannya kepada Sekwan DPRD Lubuklinggau mengenai besaran dana media yang diciutkan tersebut, dimana sebelumnya Rp1 juta per media namun kini berubah menjadi Rp250 ribu per media.
"Sangat kecewa dengan cara seperti ini, jika memang tak mampu membayar mestinya jauh hari sudah memberitahu ke awak media untuk merubah tagihan, jangan sekonyong-konyong pas mau pencairan langsung merubah sendiri", ungkapnya kesal.
Lebih lanjut, ia mempersoalkan perubahan yang tanpa pemberitahuan, padahal pada pertemuan sebelumnya dengan Ketua DPRD Lubuklinggau, Kabag Umum dan PPTK nya sudah di tetapkan untuk per media Rp1 juta.
Ditempat sama, wartawan lainnya, Niko, menduga hal tersebut ada indikasi terselubung dengan cara bergomok-gomok, sehingga dana publikasi dengan bisanya dipangkas.
"Dana media ini kecil, dipangkas lagi, coba kalau berani pangkas itu dana perjalanan dinas DPRD yang berjumlah puluhan milyar", ungkap Niko.
Lanjut Niko, kekesalannya bukan tanpa sebab, mengingat saat ini mendekati momen lebaran, disaat OPD lain tidak menganggarkan dana publikasi, maka jelas ia berharap penuh dengan tagihan di DPRD Lubuklinggau untuk belanja persiapan lebaran.
"Kalau begini caranya lebih baik dibakar saja surat surat penawaran dan penagihan kami," cetusnya.
Perlu diketahui, berdasarkan informasi di lapangan, jumlah media yang masuk ke DPRD Lubuklinggau sejumlah 230 media dan tiap media disama ratakan mendapatkan jatah setengah dari satu berita, yakni Rp250 ribu.
Pantauan di sekitar Kantor DPRD Lubuklinggau, banyak para insan pers yang menarik berkas tagihan sambil mengungkapkan kekecewaannya.
Atas sikap Sekwan DPRD itu, insan pers sepakat akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran, guna mempertanyakan kejelasan dan perubahan tagihan yang dilakukan Sekwan Lubuklinggau.
Hingga berita ini ditayangkan, Sekwan Lubuklinggau belum bisa dihubungi.
(Gpz)
