PALEMBANG - Pemprov Sumsel melalui Wakil Gubernur (Wagub), Mawardi Yahya menghadiri acara pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) wilayah Sumsel, di Aula Asrama Haji Palembang, Sabtu (19/03).
Dikatakan Wagub Mawardi Yahya, Muswil ICMI tersebut dapat bermanfaat dan merumuskan program kerja nyata.
"Kenapa saya sampai tersebut, sudah saatnya ICMI bangkit, dengan perubahan-perubahan, dengan kemajuan-kemajuan teknologi dan sebagainya. Saya kira isu saat ini sudah saatnya ICMI harus tampil, karena itu terkait kaedah umat beragama dan itu merupakan hal yang besar," ujarnya.
Kemudian, ia berharap pada Muswil ICMI tersebut dapat terpilih ketua dan jajaran yang dapat merespon isu-isu yang terjadi saat ini.
"Sekali lagi mungkin saya sampaikan, tentang kebebasan berbicara, tentang isu-isu lain, tentang mungkin yaitu masalah sosial bisa diangkat," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga berharap jajaran ICMI setidaknya memberikan komentar dalam kehidupan bermasyarakat, supaya bijak, misalnya didalam berkomunikasi.
"Insyaallah, dalam dua hari ini didapatkan rumusan terbaik untuk kedepannya, terutama untuk Provinsi Sumsel ini," katanya.
Sementara, Ketua ICMI Korwil Sumsel, Anis Saggaf didampingi Ketua Panitia Muswil VIII ICMI, Sastra Suganda, menyatakan sejak awal berdirinya ICMI tidak sama dengan organisasi garis keras.
"Saat ini yang harus diantisipasi, organisasi yang selalu mengkritik apapun yang dilakukan pemerintah itu tidak ada yang benar, itu kelompok itu berbahaya, ICMI adalah kelompok yang mensupport pemerintah, memberikan masukan serta memberikan koreksi terhadap apa yang dilakukan pemerintah," katanya.
Lanjutnya, ketika ditanya sikap ICMI Sumsel terhadap pernyataan Pendeta Saifuddin yang meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran, Anis menyampaikan pengurus baru mudah-mudahan segera meresponnya.
"Termasuk pengurus pusat yang baru juga harus cepat meresponnya, kita jaga keberagaman agama di Indonesia, tapi tidak boleh saling menghina, apalagi sengaja membuat kelompok dan ingin merusak agama lain, kita minta pemerintah turun tangan dalam persoalan itu," ucapnya.
Terpisah, Sekretaris ICMI Koordinator Wilayah Sumsel sekaligus Bupati PALI, Heri Amalindo, mengatakan sejauh ini peran ICMI di Kabupaten PALI mengikuti apa yang sudah dikeluarkan oleh kebijakan pusat.
"Dalam hal ini dari pusat disuruh lebih fokus untuk Korwil dan Korda, jadi kami di Korda tentunya mengikuti apa-apa kebijakan yang ada diatas kami," bebernya.
Lanjut Heri Amalindo, sejauh ini peran ICMI di PALI termasuk sebagai mitra pemerintah, dimana bukan menghujat, namun mengajak masyarakat agar lebih baik dan lebih bagus terutama bagi seorang muslim.
"Untuk menjaga stabilitas agama, tentunya kita kerjasama dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dimana kita sering mengajak ngobrol santai, agar tidak terpecah belah," jelasnya.
Ditambahkannya, hal penting untuk memenuhi kriteria sebagai Ketua ICMI yakni bisa berbicara khususnya dalam hal agama.
"Kalau tidak bisa bicara bagaimana, namanya saja ICMI, ya Cendekia Muslim, artinya tantangan urutan itu mengedepankan apa yang dianggap diatur oleh muslim, dimana kalau muslim tidak bertengkar, bermusyawarah, mendahulukan musyawarah mufakat untuk kegiatan-kegiatan, baik intern ataupun di kepemerintahan," tegasnya.
(Snt)
