PALEMBANG — Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Sumatera Selatan melontarkan kritik keras terhadap DPRD Provinsi Sumatera Selatan terkait rencana pengadaan dua unit meja biliar dengan nilai anggaran mencapai ratusan juta rupiah.
Ketua Umum KAMMI Sumsel, Dimas Suprianto, menilai kebijakan tersebut menunjukkan rendahnya kepekaan sosial para wakil rakyat terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.
“Ini bukan sekadar persoalan fasilitas di dalam gedung DPRD. Ini soal kepekaan dan nurani para wakil rakyat. Ketika masyarakat masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi, justru muncul anggaran ratusan juta rupiah untuk meja biliar. Hal seperti ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat,” ujar Dimas dalam keterangannya, Selasa (10/03/2026).
Menurutnya, pengadaan fasilitas hiburan di lingkungan lembaga legislatif tersebut memperlihatkan gaya hidup kekuasaan yang semakin jauh dari nilai kesederhanaan yang seharusnya dimiliki oleh wakil rakyat.
Ia menegaskan bahwa gedung DPRD merupakan rumah rakyat yang seharusnya difungsikan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan sebagai tempat menghadirkan fasilitas hiburan bagi para pejabat.
“Gedung DPRD itu rumah rakyat, bukan arena rekreasi pejabat. Anggaran daerah berasal dari uang rakyat yang seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan publik, bukan untuk fasilitas bermain,” katanya.
Dimas bahkan menyebut rencana pengadaan meja biliar tersebut sebagai gambaran buruk dari cara sebagian elite politik memandang penggunaan anggaran daerah.
“Kalau di tengah kondisi masyarakat yang masih banyak kesulitan justru muncul anggaran seperti ini, publik tentu bisa menilai sendiri. Kesan yang muncul adalah DPRD menjadi rakus terhadap fasilitas, sementara kebutuhan rakyat yang lebih mendesak justru terabaikan,” tegasnya.
Ia juga menilai kebijakan tersebut semakin memperkuat anggapan publik bahwa sebagian pejabat publik mulai terjebak dalam kenyamanan kekuasaan dan kehilangan kedekatan dengan realitas kehidupan masyarakat.
“Di saat masih banyak sekolah kekurangan fasilitas, pelayanan kesehatan masih menuai keluhan, dan masyarakat kecil terus dihimpit kebutuhan hidup, DPRD justru menganggarkan fasilitas permainan. Ini potret bagaimana sebagian elite politik semakin jauh dari denyut kehidupan rakyat,” ujarnya.
KAMMI Sumatera Selatan mendesak agar rencana pengadaan dua unit meja biliar tersebut segera dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Jika DPRD masih memiliki rasa tanggung jawab kepada rakyat Sumatera Selatan, maka anggaran ini harus segera dicoret. Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi penjaga amanah rakyat justru dikenal karena fasilitas hiburannya,” kata Dimas.
Ia juga menegaskan bahwa KAMMI Sumsel akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bentuk kontrol moral terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Jika pemborosan seperti ini tetap dipaksakan, jangan salahkan jika kritik dan protes publik akan semakin besar. Rakyat tidak membutuhkan wakil yang pandai bermain biliar, rakyat membutuhkan wakil yang benar-benar bekerja untuk mereka,” pungkasnya.
