JAKARTA — Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak, Jumat (06/02/2026).
Rapat yang digelar di Mabes Polri tersebut diikuti secara daring oleh gugus tugas Polda se-Indonesia dan dipimpin Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Langgeng Purnomo.
Brigjen Langgeng mengatakan, rapat koordinasi ini sekaligus menjadi forum evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Ia menyebut Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan jagung pakan ternak tanpa impor sepanjang 2025.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja. Tahun 2025 Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak. Rakor ini dilakukan untuk konsolidasi dan memperkuat strategi tahun 2026 agar lebih baik,” ujarnya.
Di sektor hulu, Polri berperan memfasilitasi akses permodalan bagi kelompok tani jagung melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melibatkan perbankan anggota Himbara. Program ini ditujukan untuk membantu petani mengatasi kendala modal tanam dan perluasan lahan.
Implementasi program tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani jagung mendapatkan pembiayaan untuk kembali menanam dan mengembangkan lahan pertanian.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan, pada tahun 2026 BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Selain permodalan, Polri juga mengawal stabilitas harga jagung agar petani tidak terjebak penjualan ke tengkulak dengan harga rendah. Untuk itu, Polri menggandeng Perum Bulog dalam penyerapan hasil panen petani.
Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong pembelian sesuai HPP Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” kata Brigjen Langgeng.
Program tersebut diarahkan untuk mengembangkan lahan tidur, memutus rantai tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial dan kepastian pasar, petani diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026, Polri menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mendukung kesejahteraan petani jagung di Indonesia.
