LUBUKLINGGAU - Ketua Umum Lembaga Gebrakan Aktivis Independen (GAVEN), Muhamad Aap, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu nasional yang kian deras bergulir di tengah ketidakpastian arah kebijakan pemerintah.
Menurutnya, kondisi bangsa saat ini menuntut kewaspadaan tinggi, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Ia menegaskan, kegaduhan politik, ekonomi, hingga sosial yang muncul di publik bukan sekadar isu, melainkan buah dari kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
“Kami mengajak masyarakat tetap tenang dan bijak. Kritik itu boleh bahkan sangat penting, tetapi pemerintah jangan alergi terhadap kritik. Justru yang berbahaya adalah ketika kritik rakyat dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai koreksi,” tegas Aap, Minggu (31/08/2025).
Ia mengingatkan, derasnya arus informasi di media sosial seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah agar transparan, bukan justru membiarkan hoaks berkembang tanpa solusi.
“Hoaks adalah pintu masuk provokasi. Tapi akar masalahnya sering dari pemerintah sendiri yang menutup-nutupi fakta. Kalau rakyat tidak diberi informasi jujur, maka kabar bohong akan lebih cepat dipercaya,” ujarnya.
Lebih jauh, Aap menilai pemerintah selama ini lebih sibuk menjaga stabilitas politik dibanding memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Padahal, aspirasi masyarakat adalah bagian sah dari demokrasi yang wajib ditanggapi serius, bukan direpresi.
“Indonesia ini rumah kita bersama. Tetapi rumah ini bisa runtuh kalau penghuninya dibiarkan lapar, kecewa, dan merasa dipinggirkan. Jangan hanya bicara soal persatuan, sementara rakyat masih dibebani dengan harga mahal, lapangan kerja sempit, dan kebijakan yang berat sebelah,” katanya.
Ia juga menyinggung peran pemuda dan aktivis yang kini kerap dipersempit ruang geraknya. Menurut Aap, pemuda seharusnya dilibatkan dalam mencari solusi, bukan dibungkam dengan stigma negatif.
“Pemuda harus jadi teladan perubahan, bukan dijadikan musuh. Pemerintah perlu sadar bahwa perlawanan lahir justru karena ada ketidakadilan yang dibiarkan,” ujarnya.
Di akhir himbauannya, Aap menegaskan bahwa stabilitas sosial hanya akan lahir jika pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat. Bukan sebatas jargon, melainkan melalui kebijakan nyata yang berpihak pada kepentingan bersama.
“Boleh berbeda pendapat, itu sehat dalam demokrasi. Tetapi yang harus diingat, perbedaan jangan diabaikan begitu saja. Dengarkan suara rakyat, sebelum perbedaan itu menjelma jadi perlawanan,” pungkasnya.
