PALI - Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) Kabupaten PALI menggelar Musyawarah Daerah (Musda) II ICMI PALI, di Guest House Komplek Rumah Dinas Bupati PALI, Kecamatan Talang Ubi, Rabu (26/10).
Musda II itu dibuka secara resmi oleh Bupati PALI, Heri Amalindo diwakili Kabag Kesra Setda PALI, Junaidi.
Turut hadir dalam Musda itu Ketua ICMI Orwil Sumatera Selatan diwakili oleh Wakil Ketua ICMI, Bakri, serta sejumlah pengurus ICMI Orwil Sumsel.
Tampak pula hadir Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten PALI, Kyai Erlin Susri, Pengurus MD KAHMI PALI, Ketua Pemuda ICMI Kabupaten PALI, lima Orsat ICMI yang berasal dari lima Kecamatan yang ada di Kabupaten PALI, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam jalannya sidang, selain memilih Ketua ICMI periode 2022-2027, juga sekaligus mengevaluasi program kerja lima tahun terakhir.
Pada Musda II itu, Adi Warsito terpilih secara aklamasi. Dalam keterangannya, Adi berjanji akan mewujudkan visi dan misi ICMI di Bumi Serepat Serasan.
Ia juga siap mendukung pembangunan di Kabupaten PALI serta bersinergi dengan Pemkab PALI dibawah komando Heri Amalindo.
"Sesuai dengan tema yang diusung pada Musda II, yaitu Bertransformasi Peran Strategis ICMI PALI Dalam Mewujudkan PALI Serasi Nia. Hal ini mencerminkan jika ICMI PALI siap memberikan kontribusi nyata, baik sumbangsih tenaga maupun pikiran dalam membangun Kabupaten PALI," jelasnya.
Sementara, Kabag Kesra, Junaidi, berharap ICMI PALI bisa menjadi pelopor pembangunan di Kabupaten PALI lewat buah pikir para pengurus ICMI PALI.
"Dalam membangun kabupaten PALI tidak cukup dari pemerintahan saja, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali ICMI. Untuk itu, kami harap ICMI PALI bisa mengambil peran strategis untuk pembangunan PALI," harapnya.
Kemudian, Wakil Ketua ICMI Orwil Sumsel, Bakri, meminta agar ICMI di Kabupaten PALI bisa menjadi motor penggerak hidupnya perguruan tinggi di Kabupaten PALI.
"Diharapkan juga ICMI bisa memberikan fakta intelektual terhadap suatu isu yang berkembang di masyarakat, sehingga bisa menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan," tutupnya.
(Snt)
